Anak Berkonflik dengan Hukum Menjadi Tanggung Jawab Kita Bersama

Rutankarimun.com – Anak berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Sedangkan anak dibawah umur 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan anak yang belum Berumur 12 Tahun.

Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Terampil pada Pos Bapas Tanjung Balai Karimun, R Ade Maharta Gunawan menjelaskan bahwa kasus anak terlibat pencurian merupakan yang terbanyak terjadi di Kabupaten Karimun yaitu sebanyak 19 kasus selama tahun 2019. 

Kemudian persetubuhan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur sebanyak 7 kasus, narkotika sebanyak 2 kasus, kekerasan terhadap anak sebanyak 2 kasus, penggelapan sebanyak 1 kasus, penadahan sebanyak  1 kasus, lakalantas sebanyak 3 kasus dan pengeroyokan sebanyak 1 kasus.

“Pos Bapas Tanjungbalai Karimun yang merupakan perpanjangan tangan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini kita telah melaksanakan pendampingan terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum dari Januari 2019 sampai 28 Desember 2019 sebanyak 36 kasus,” terang Ade, Senin (30/12/2019).

Disampaikan Ade, dari keseluruhan kasus tersebut, 9 diantaranya berhasil dilaksanakan diversi, 19 kasus telah ingkrah, 3 kasus masih dalam tahap penyidikan dan 5 kasus diversinya ditolak pengadilan.

“Sebagaimana Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang istilah diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.  Pada Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2012, anak yang diduga melakukan tindak pidana pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib di upayakan Diversi. Namun diatur lebih lanjut pada pasal 7 ayat 2, syarat dilaksanakan diversi yaitu Ancaman dibawah 7  tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana,” tambahnya.

Kemudian Pada pasal 8 UU No.11 tahun 2012 untuk Proses Diversi itu sendiri dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pihak terkait. Yakni, anak dan orang tua/walinya, korban dan orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

“Diversi ini bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak dan menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan. Disini sangat diperlukan pemahaman dari masing-masing Aparat Penegak Hukum tentang Undang-Undang SPPA No.11 tahun 2012 agar kedepannya amanah Undang-Undang ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh aparat penegak hukum,” sebut Ade.

Disampaikannya, saat ini Pos Bapas Tanjung Balai Karimun telah menjangkau kasus Anak yang berada di wilayah hukum Polres Karimun.

Dalam melaksanakan tugas, Pos Bapas selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya mulai dari Penyidik Kepolisian, Pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Disamping itu, petugas Pos Bapas Tanjung Balai Karimun juga berkoordinasi dengan Petugas Pekerja Sosial Kabupaten Karimun, P2TP2A Kabupaten Karimun, Dinas Sosial Kabupaten Karimun dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

“Pos Bapas yang terdiri dari jabatan Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan yang mempunyai tugas pokok melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak yang diduga melakukan tindak pidana di wilayah Kabupaten Karimun,” terangnya.

Untuk menekan jumlah anak berkonflik dengan hukum, harap Ade, seluruh pihak terkait hendaknya sama-sama bersinergi.

“Hal ini merupakan tanggung jawab kita semua, bagaimana anak jangan melakukan tindak pidana, karena banyak kasus tindak pidana yang ancamannya diatas 7 tahun dan tidak bisa dilaksanakan diversi, sehingga anak harus menjalani persidangan tertutup di Pengadilan Negeri yang pada akhirnya anak harus menjalani hukuman pidana penjara di Rutan/lapas” tambahnya.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

33 − = 32